TIMES MANUKWARI, JAKARTA – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) membuka akses perlindungan bagi para aktivis dan pemengaruh atau influencer yang diduga mengalami intimidasi serta teror setelah menyampaikan kritik di ruang publik. Langkah ini disampaikan menyusul meningkatnya laporan ancaman fisik dan digital terhadap sejumlah figur publik yang vokal mengkritik kebijakan pemerintah.

Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati mengatakan hingga saat ini lembaganya belum menerima data resmi mengenai identitas para aktivis maupun influencer yang mengalami teror. Meski demikian, LPSK menyatakan siap bergerak cepat apabila ada permohonan yang diajukan.

“Kami mengundang para aktivis tersebut, jika memang dibutuhkan adanya tindakan cepat dalam konteks perlindungan, silakan berkoordinasi dengan LPSK. Sampai saat ini kami masih menunggu informasi yang lebih jelas terkait siapa saja yang membutuhkan perlindungan,” ujar Sri Suparyati di Jakarta, Jumat.

Menurutnya, langkah awal yang telah dilakukan LPSK adalah membangun komunikasi dengan jejaring lembaga swadaya masyarakat untuk memetakan kondisi awal serta potensi risiko yang dihadapi para pihak yang mengalami intimidasi.

Secara kelembagaan, LPSK memiliki mekanisme perlindungan darurat yang dapat diterapkan dalam waktu singkat. Skema ini memungkinkan pemberian perlindungan sementara sebelum proses asesmen lanjutan dilakukan.

“Kami memiliki perlindungan darurat dengan jangka waktu tujuh hari. Ketika ada informasi kebutuhan perlindungan, kami dapat segera bergerak cepat untuk melakukan identifikasi dan penilaian awal,” kata Suparyati.

Dalam tahap lanjutan, LPSK akan mengidentifikasi kebutuhan mendesak pemohon, termasuk kemungkinan evakuasi ke lokasi aman apabila terdapat ancaman serius terhadap keselamatan pribadi maupun keluarga.

“Jika dalam konteks tertentu dibutuhkan tempat aman, kami dapat melakukan evakuasi sebagai bagian dari perlindungan,” ujarnya.

Pernyataan LPSK ini muncul setelah sejumlah influencer dan aktivis melaporkan teror yang diduga berkaitan dengan kritik mereka terhadap penanganan bencana di Sumatera. Salah satu kasus yang mencuat adalah teror terhadap DJ Donny atau Ramon Dony Adam, yang melaporkan aksi intimidasi ke Polda Metro Jaya.

DJ Donny mengungkapkan bahwa rumahnya menjadi sasaran teror sebanyak dua kali. Pada Senin (29/12), ia menerima kiriman bangkai ayam, sementara pada Rabu (31/12) dini hari, kamera pengawas merekam aksi pelemparan bom molotov ke kediamannya.

“Kemarin saya diteror dengan kiriman bangkai ayam. Lalu semalam sekitar pukul 03.00 WIB, CCTV merekam orang melempar molotov ke rumah saya,” kata Donny saat ditemui di Polda Metro Jaya.

Kasus serupa juga dialami Sherly Annavita, yang mendapati mobilnya dicoret-coret orang tidak dikenal, serta Chiki Fawzi yang menerima ancaman melalui ruang digital.

Selain influencer, ancaman juga menyasar aktivis lingkungan. Greenpeace Indonesia menyampaikan bahwa salah satu aktivisnya, Iqbal Damanik, menerima teror berupa kiriman bangkai ayam dan pesan bernada ancaman ke rumahnya.

“Jagalah ucapanmu apabila Anda ingin menjaga keluargamu. Mulutmu harimaumu,” demikian isi pesan ancaman tersebut, sebagaimana disampaikan Greenpeace Indonesia melalui akun Instagram resminya.

Rentetan peristiwa ini memperlihatkan pola intimidasi yang semakin kompleks, mulai dari ancaman fisik, simbolik, hingga digital. Dalam perspektif perlindungan saksi dan korban, keterlibatan negara melalui mekanisme resmi seperti LPSK menjadi krusial untuk memastikan kebebasan berekspresi tetap terlindungi dan tidak dibungkam oleh teror. (*)